You are currently viewing Esok, Komite Penyelenggara Referendum Masa Jabatan Presiden Dideklarasi

Esok, Komite Penyelenggara Referendum Masa Jabatan Presiden Dideklarasi

  • Reading time:2 mins read

Komite Penyelenggara Referendum Masa Jabatan Presiden yang dibentuk tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dideklarasi esok, Senin, 21 Juni 2021 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Presiden, Joko Widodo (Jokowi).

“Deklarasinya dijadwalkan esok di depan Rujab Bupati Kupang, pukul 16.00 Wita,” kata Ketua Komite Penyelenggara Referendum masa jabatan Presiden, Pius Rengka kepada wartawan, Minggu, 20 Juni 2021.

Menurut dia, pihaknya telah menyebarkan sebanyak 60 undangan sesuai permintaan Pemerintah guna mengantisipasi penyebaran covid-19. Namun tidak menutup kemungkinan akan banyak masyarakat yabg hadir.

Deklarasi ini, menurut dia, tidak akan berlangsung lama, karena acara puncaknya pada pembacaan teks deklarasi dan sambutan ketua komite.

“Acara deklarasi paling lama 1,5 jam guna mengantisipasi pengumpulan massa,” tegasnya.

Deklarasi ini, menurut dia, juga akan dihadiri oleh komite-komite ditingkat kabupaten/kota yang telah terbentuk, seperti dari Kabupaten Alor, Manggarai Raya, Ngada, Ende, Sumba Tengah, Timur dan Sumba Barat.

“Kami berharap setelah deklarasi ini, komite ini akan terbentuk hingga tingkat desa,” katanya.

Wakil Ketua Komite Referendum masa jabatan Presiden, Ima Blegur mengatakan komite ini dibentuk untuk memenuhi aspirasi rakyat NTT yang menginginkan agar masa jabatan Presiden tidak dibatasi hanya dua periode.

“Jadi komite ini sifatnya hanya memasilitasi aspirasi masyarakat agar konstitusi tidak batasi kedaulatan rakyat,” tandasnya.

Terkait pembatasan periodenisasi Presiden yang akan diajukan untuk diamandemen, jelas dia, komite sepakat tidak membatasi masa jabatan Presiden dalam mengajukan amandemen, karena kembali ke rakyat yang menentukan lamanya masa jabatan Presiden.

“Kami tidak batasi berapa lama masa jabatan untuk diamandemen,” katanya.

Dia juga berharap gerakan komite ini tidak hanya sebatas di NTT, tapi juga di provinsi lain yang punya pemikiran yang sama untuk menbentuk sama-sama memperjuangkan ini untuk diamandemen.

“Ini baru gerakan awal. Cara berpikir ini diharapkan ditangkap provinsi lain. Kami ingin memulai dari NTT,” katanya.

Usau dekkrasi ini, jelas dia, komite akan mulai bekerja dengan menanyakan ke rakyat, apakah mereka sepakat dengan amandemen masa jabatan Presiden. Jika iya, maka hasilnya akan diserahkan ke Partai Politik, MPR, dan DPR RI, ternasuk Presiden Jokowi.

“Amandemen ini bukan hal yang tabu dalam politik,” tegasnya.

Wacana referendum masa jabatan Presiden ini, karena komite melihat Presiden Jokowi punya catatan bagus untuk melanjutkan jabatannya ini. (Ado)

Leave a Reply