You are currently viewing Referendum Konstitusi untuk Kedaulatan Rakyat

Referendum Konstitusi untuk Kedaulatan Rakyat

  • Reading time:4 mins read

* Simply da Flores

Komite Referendum Konstitusi NTT baru dideklarasikan tanggal 21 Juni 2021, bertepatan dengan HUT Presiden Jokowi ke 60 dan peringatan hari wafatnya Presiden Soekarno.

Referendum Konstitusi yang menjadi fokus komite ini adalah soal pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode, sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUD 45 Amandemen. Apakah aspirasi pendapat rakyat tentang Jokowi tiga periode itusebuah fakta yang benar adanya ? Benarkah masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode sejalan dengan Kedaulatan Rakyat dan prinsip demokrasi ?

Itulah hal pokok yang mau didapatkan dalam waktu sekitar 30 hari ke depan dari Rakyat, baik di propinsi NTT maupun wilayah lain seluruh tanah air. Dengan dasar data aspirasi pendapat rakyat itulah, akan diproses dan diperjuangkan oleh Komite ke partai politik dan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, untuk ditanggapi, dikaji agar menjadi kebijakan demi menjamin kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

Beberapa Tanggapan Kontra

Terhadap deklarasi Komite Referendum Konstitusi NTT, ada banyak pendapat kontra dengan berbagai alasan. Referendum dinilai sebagai; isu murahan – picisan untuk mencari sensasi, ini tindakan inkonstitusional, mencederai perjuangan reformasi, kembali ke rezim Orde Baru, kemunduran demokrasi, melanggengkan oligarkhi dan lain-lain.

Atas semua alasan penolakan tersebut, hemat saya, kiranya perlu dicatat beberapa hal berikut:
Pertama, soal kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Rakyat, entah satu orang dan atau sekelompok orang dan sebagian besar, adalah warga negara yang menjadi subyek pemilik kedaulatan. Rakyat itulah yang dijamin hal berserikat dan berkumpul, dan menyatakan pendapat. Syaratnya adalah wajib menjaga hak dan kedaulatan warga negara lain; dengan tidak melawan hukum dan aturan yang berlaku, pendapat dinyatakan dengan baik dan benar, tidak bersifat kriminal dan pidana dengan tindakan anarkhis, radikal dan teroris.

Kedua soal demokrasi. Prinsipnya adalah kekuasaan dan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, dari – oleh – untuk rakyat. Bentuk nyata demokrasi adalah kebebasan berserikat dan berkumpul, hak menyatakan pendapat dan pilihan dalam Pemilu langsung legislatif yang ada sekarang untuk wakil rakyat di semua tingkatan, Pemilukada dan pilpres.

Ketiga soal kepentingan rakyat dan keselamatan rakyat. Tujuan Proklamasi NKRI dan semua kebijakan dalam UUD serta aturan turunannya adalah untuk kepentingan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Maka, aspirasi pendapat rakyat untuk referendum konstitusi; jika berasal dari rakyat, dilalukan oleh rakyat dan untuk keselamatan rakyat; maka referendum konstitusi menjadi baik dan benar untuk dilakukan. Soal tanggapan dari MPR sebagai lembaga berwenang, memang harus diproses dan dikaji untuk diputuskan secara adil dan bijaksana, melalui musyawarah dan mufakat.

Keempat khusus soal konteks zaman milenial ini. Hemat saya, semua alasan penolakan di atas adalah alasan tidak realistis. Ketika rakyat melalui pemilu: pileg, Pemilukada dan pilpres memilih langsung pilihannya (yang dicalonkan partai, dan khusus pilpres pasti lebih dari satu paket calon), maka pembatasan periode jabatan presiden adalah pembatasan Kedaulatan Rakyat dan mencederai demokrasi. Ini berbeda dengan zaman orde baru dan awal reformasi, karena berbeda aturan pemilu, belum ada pemilihan langsung legislatif dan presiden.

Kebutuhan Rakyat dan Konteks zaman now.

Menurut saya, dalam konteks zaman digital ini, kiranya rakyat pun tidak bisa dibodohi oleh partai, kroni oligarki, pejabat serta paket calon, tentang kualitas calon wakil rakyat maupun paket calon presiden.

Dengan demikian, semua alasan penolakan referendum konstitusi terbatas adalah hal yang hanya mencerminkan kecemasan dan kekawatiran individu atau kelompok tertentu yang berpendapat demikian.

Akhirnya, pendapat saya, jika aspirasi pendapat rakyat dan dilakukan secara baik dan tidak melanggar hak warga negara yang lain, serta diperjuangkan dengan mengikuti aturan yang berlaku, maka patut diterima dan dihargai. Justru untuk hakikat demokrasi, hal ini harus diapresiasi dan didukung. Ingat, UUD kita sudah empat kali diamandemen. Alasan utamanya ialah demi kepentingan dan keselamatan rakyat, sesuai dengan konteksnya masing-masing saat itu. Jadi, tidak wajar menolak adanya referendum Konstitusi, jika hal ini aspirasi pendapat rakyat demi kesejahteraan rakyat.

Semoga aspirasi pendapat rakyat yang diperjuangkan Komite ini sungguh dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dan wujud demokrasi – kedaulatan rakyat NKRI.

Semoga

Leave a Reply