You are currently viewing Urgensi Referendum Konstitusi

Urgensi Referendum Konstitusi

  • Reading time:6 mins read

Simply da Flores,STF., – Direktur Ya-Harmoni

Komite Referendum NTT adalah sebuah wadah insiatif aspirasi kedaulatan rakyat dari Propinsi Nusa Tenggara Timur, untuk memperjuangkan referendum terbatas Konstitusi NKRI; khusus tentang periode kekuasaan Presiden. Ketetapan Konstitusi hanya dua periode untuk jabatan Presiden, setiap periode 5 tahun, diminta agar diubah menjadi tiga periode berturut-turut.

Presiden yang diidealkan adalah Joko Widodo, sekarang Presiden Indonesia dan  masa jabatannya periode kedua. Alasan mendasarnya adalah kualitas dan kapasitas kerja Presiden Joko Widodo, yang sudah terbukti melayani rakyat dan membangun bangsa dan negara selama ini. Karena itu, rencana deklarasi perjuangan aspirasi kedaulatan rakyat oleh Komite Referendum NTT akan digelar di Kota Kupang, pada tanggal 21 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal HUT Presiden Joko Widodo yang ke 60. Segala persiapannya sedang berlangsung, dibawah koordinasi Ketua Komite, Bapak Pius Rengka, dkk.

Saya memberikan dukungan atas aspirasi kedaulatan rakyat tersebut dengan beberapa pemikiran berikut.

 Demokrasi: Kedaulatan di Tangan Rakyat

Dalam  UUD 45 dijamin dengan tegas tentang kedaulatan rakyat bangsa Indonesia tercinta.  Hak dan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat Inonesia, dan dilaksanakan oleh MPR RI. Jaminan segenap hak Azasi manusia – rakyat Indonesia pun tertuang serta kewajibannya sebagai manusia dan warga negara.

Karena itu, hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, adalah  satu kenyataan yang harus diapresiasi. Batasannya adalah tidak melanggar hak warga yang lain dan tidak bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku. Inisiatif aspirasi – pendapat rakyat, yang tergabung dalam Komite Referendum NTT adalah hal sangat positif karena dijamin undang-undang Dasar, juga tidak melanggar aturan yang berlaku. Ini bukan makar, bukan penyebaran hoaks dan pemaksaan pendapat, juga bukan paham radikalisme dan terorisme.

Ada adagium yang menjadi moral politik demokrasi dikatakan “Vox Populi – Vox Dei”  –  Suara rakyat adalah suara Allah. Apa ukuran – indikatornya untuk memaknai adagium itu ? Hal utama bahwa harkat martabat setiap orang adalah ciptaan Allah yang mulia dan semua manusia sama harkat martabatnya. Dengan prinsip itu, maka setiap orang harus diakui dan dijamin haknya, dan sekaligus melekat kewajiban menjamin dan mengakui hak orang lain dalam kehidupan bersama. Karena itu, hak berpendapat, baik individu apalagi bersama-sama, adalah hal yang baik dan benar. Hal ini semakin jelas dan meyakinkan, jika cara yang digunakan juga benar dan baik; yakni tidak melanggar aturan yang menjamin hak orang lain, serta tujuannya juga baik dan benar untuk kemanusiaan bersama.

Maka, referendum terbatas konstitusi NKRI, khusus tentang periode jabatan Presiden, adalah sebuah pendapat yang baik dan benar. Selanjutnya, cara dan proses mewujudkan kiranya berjalan benar dan baik, meskipun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jelas bahwa banyak pihak bisa berbeda pendapat, lalu lembaga yang berwenang akan membuat banyak kajian dan pertimbangan untuk membuat kebijakan menanggapi aspirasi pendapat referendum terbatas itu. Harapan kita, semua pihak yang berwenang melihat genuinitas dan realitas aspirasi – pendapat suara rakyat tersebut secara obyektif. Fakta bahwa Konstitutsi kita sudah mengalami dua kali Amandemen, dengan segala kajian dan alasannya saat itu, oleh para pemegang kebijakan di negara kita.

Res-publica: Kepentingan Keselamatan dan Kesejahteraan Rakyat

Alasan utama dari Komite Referendum NTT, sebagaimana diberitakan di berbagai media, bahwa Presiden Joko Widodo adalah sosok pemimpin yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia karena nyata karya baktinya. Karena itu diyakini perlu melanjutkan kerjanya untuk membangun negeri Indonesia tercinta.

Alasan lainnya adalah, dari berbagai sosok pemimpin yang ada saat ini, seperti yang sedang menjabat atau mulai digadang partai politik, dilihat oleh Komite Referendum NTT bahwa kualitas dan kapabilitasnya jauh dari sosok Jokowi. Pendapat ini sempat dinyatakan juga oleh Deni JA melalui hasil survey LSI dan dipublikasi di akun Youtube-nya. Deni JA belum menemukan calon presiden “super premium” saat ini untuk pemilu 2024. Hal senada juga diungkapkan dengan sederhana oleh seorang perempuan aktivis, Ida Sulaiman, bahwa dirinya mendukung Presiden Jokowi tiga periode karena bukti kerjanya, dan kondisi bangsa Indonesia sekarang membutuhkan pemimpin seperti Jokowi. Jaringan relawan Jokowi seperti Bara JP, juga menyatakan pendapat yang sama, mendukung Presiden Jokowi tiga periode.

Hemat saya, dalam prinsip bahwa suara rakyat adalah suara Allah, juga demi keselatan, kepentingan kesejahteraan rakyat, maka kiranya aspirasi – pendapat rakyat dalam referendum terbatas ini perlu dipertimbangkan serius oleh segenap lembaga yang berwenang; khususnya Partai Politik dan Lembaga wakil rakyat yang terhormat MPR (DPR – DPD).  Jika semua pihak melihat kepentingan keselamatan bangsa dan negara Indonesia adalah yang paling penting, maka proses legal bisa dimusyawarahkan, dan  perubahan terbatas Konstitusi serta aturan turunannya bisa diproses dengan bijaksana.

Yang menyedihkan, ketika ada komentar negatif dengan judul Komite Referendum NTT itu “membuang waktu, aspirasi picisan, membodohi rakyat, politik murahan demi melanggengkan kekuasaan Jokowi, dll”. Ketika membaca komentar demikian, saya prihatin, karena  reaksi negatif tersebut lebih rendah dari picisan dan bodah juga. Wajar berbeda pendapat, dengan alasannya. Tapi, menilai dan memfonis aspirasi dan penadapat Komite Referendum NTT, hanya dengan selera dan ujaran kebencian, ya sangat disayangkan. Mungkin yang berpendapat negatif, karena tidak melihat fakta kerja Presiden Jokowi, lawan politik Jokowi, dan tidak memahami substansi perjuangan Komite Referendum NTT; mengapa dan untuk siapa ?

Tidak Mudah Prosesnya, tetapi Mungkin Dilakukan !

Pihak yang berjuang, Komite Referendum NTT, adalah suara rakyat, yang juga sedang menggalang dan menguji aspirasi – pendapat ini. Apakah masyarakat NTT yang lain, serta warga bangsa dari Merauke – Sabang juga mempunyai pengalaman serta pendapat yang sama ? Pengalaman dilayani oleh kerja Presiden Jokowi, mendapat manfaat dari kerja Jokowi, sehingga mengharapkan kelanjutan kepemimpinan Presiden Jokowi satu periode lagi.

Kiranya, setelah deklarasi tanggal 21 Juni 2021, yang juga bertepatan dengan HUT ke-60 Presiden Jokowi dan mengenang Hari Wafat Bung Karno, ada upaya berkomunikasi dengan Partai Politik serta lembaga negara terkait untuk menyampaikan aspirasi – pendapat rakyat ini. Itu berarti Komite Referendum NTT masuk ke ranah perjuangan aspirasi politik.  Saya percaya, para penggagas dan tim kerja yang sudah dibangun dan semakin diperluas oleh Komite Referendum NTT, sudah mengkaji dan mempertimbangkan segala peluang dan resiko dari aspirasi – pendapat rakyat yang diperjuangkan tersebut.

Last but not least,  dalam politik selalu terbuka berbagai keungkinan untuk perjuangan; baik jalur formal maupun non-formal. Pengalaman sudah membuktikan juga, bahwa dalam politik, banyak hal yang mungkin menjadi tidak mungkin, dan sebaliknya hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lebih dari itu, dengan adanya kekuatan media di zaman digital milenial ini, kiranya kedaulatan rakyat semakin mendapat tempat untuk diperjuangkan dan dijamin lebih maksimal oleh lembaga wakil rakyat yang diberi mandat oleh rakyat.

Di atas segalanya, khusus dalam sejarah di tanah air Indonesia, kita selalu percaya akan “Invisible Hand” – peran serta campur tangan Sang Penguasa Semesta. Semoga doa para pahlawan bangsa dan pendiri NKRI ikut mendukung dan Berkat Sang Pencipta menyertai hal terbaik bagi kehidupan bersama; baik sebagai warga negara, maupun bagian dari warga umat manusia di alam semesta ini. Dengan spirit prinsip Vox Populi – Vox Dei demi mewujudkan Salus Populi Suprema Lex; mari kita dukung dan doakan perjuangan aspirasi- pendapat rakyat dari Bumi Flobamora – NTT, untuk NKRI tercinta.

Semoga.

 Maumere, 20 Juni 2021.

Leave a Reply